Surabaya, – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Senin (9/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian di daerah berjalan optimal dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.
Tim Kemendagri dipimpin oleh Aris Munandar, S.E., M.M. selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II. Turut hadir dalam rombongan yaitu Krisnawan Hariyanto, S.Pd., Fachrullyanta Adi Saputra, S.Kom., serta Muhammad Fadlil Kirom, S.Ak.
Kedatangan tim Kemendagri diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, didampingi Sekretaris Dinas Kominfo serta para Kepala Bidang di lingkungan Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Aris Munandar menilai bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam penguatan tata kelola digitalisasi pemerintahan daerah.
Menurutnya, perencanaan yang matang serta sinergi lintas sektor yang terbangun dengan baik menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan transformasi digital di tingkat daerah. “Provinsi Jawa Timur selama ini menjadi salah satu contoh yang baik dalam penyelenggaraan tata kelola digitalisasi pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari perencanaan yang tertata dengan baik serta sinergi lintas sektor yang berjalan sangat solid. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar hadir dan berperan aktif dalam mendorong transformasi digital di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan serta program digitalisasi pemerintahan. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat tata kelola digital melalui berbagai upaya strategis.
Menurut Sherlita, penguatan digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga melibatkan integrasi data, peningkatan infrastruktur digital, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus memperkuat tata kelola digital melalui integrasi data, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antar perangkat daerah guna mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian di Provinsi Jawa Timur dapat semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital. Selain itu, koordinasi yang terjalin antara Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan transformasi digital di daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Arifin/Kominfo)
