Sidoarjo – Mutiaranews.com – Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya sukses menggelar kegiatan pemberdayaan Kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Gisikcemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Gisikcemandi pada hari Kamis, 02 Juli 2026 tersebut menjadi langkah nyata dalam mentransformasi peran kader dari pelaksana teknis menjadi aktor kebijakan desa yang mandiri yang berfokus pada pemberdayaan Kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dalam perencanaan responsif gender dan inovasi pelayanan publik. Ketua Tim PKM UHT menjelaskan bahwa kader kesehatan di wilayah pesisir mayoritas adalah perempuan yang selama ini hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis.
Pelatihan ini turut dihadiri Kepala Desa Gisikcemandi Muhammad Alimin dan forum ini mempertemukan tim akademisi FISIP UHT, Pemerintah Desa Gisikcemandi, serta para kader Posyandu ILP dan Kader Remaja setempat.
Ketua tim pengabdian Dr. Sri Umiyati., M. Si mengatakan kader kesehatan di wilayah pesisir yang mayoritas adalah perempuan selama ini cenderung diposisikan sebagai objek atau pelaksana administratif semata. “Kader Posyandu ILP perlu didorong untuk naik kelas menjadi subjek kebijakan. Mereka harus memiliki kapasitas dan pemahaman anggaran desa agar dapat menyuarakan usulan kesehatan secara formal,” Sementara itu, anggota tim materi kebijakan Dr. Sri Wahyuni., M. Si menegaskan pentingnya menerjemahkan kerumitan bahasa birokrasi ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah dipahami kader. “Birokrasi desa tidak boleh menjadi sekat yang menakutkan bagi ibu-ibu nelayan. Kita menyederhanakan alur usulan agar hak konstitusional mereka dalam anggaran layanan dasar wajib dapat terpenuhi dengan baik,” tuturnya.
Anggota tim tata kelola, Dr. Tresna Kusumawati., M.AP, menambahkan bahwa kolaborasi lintas generasi di internal posyandu menjadi kunci keberlanjutan administrasi posyandu pasca-pelatihan. “Penguatan tata kelola ini kami lakukan dengan melibatkan kader remaja sebagai asisten administrasi (back-office) untuk membantu kader senior merapikan draf usulan dan perhitungan anggaran,” jelasnya. Fasilitator pemberdayaan masyarakat, Dr. Elli Setiyo Wahyuni, M.Pd menilai bahwa peningkatan kapasitas kader dalam menyampaikan pendapat di ruang publik sangatlah krusial. Pemberdayaan ini bukan sekadar memberikan materi, tetapi melatih keberanian berkomunikasi. Kader harus mampu menyuarakan usulan pembangunan yang responsif gender melalui argumentasi berbasis data dan dampak, bukan sekadar keluhan informal,” ujarnya.
Kepala Desa Gisikcemandi Muhammad Alimin menyampaikan dukungan penuh pemerintah desa terhadap program pengabdian ini. Namun, menurutnya, kendala administrasi dan penyusunan draf usulan dari kader memang kerap kali menjadi hambatan dalam Musrenbangdes selama ini. “Kami sangat mendukung kemandirian kader Posyandu.”
Salah satu gagasan utama dan inovasi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah peluncuran SI-ADIL (Sistem Administrasi Advokasi ILP). Melalui inovasi sosial non-digital ini, kader dibekali dengan Buku Aspirasi (buku registrasi usulan hardcover).
Melalui kegiatan ini, tim Pengabdian kepada Masyarakat Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Hang Tuah berharap hasil pelatihan dapat menjadi dasar penyusunan dokumen usulan kebijakan responsif gender di Desa Gisikcemandi, sekaligus menjadi bahan laporan pengabdian, publikasi ilmiah terakreditasi, serta buku monograf pendampingan kelembagaan pelayanan kesehatan primer ke depan.
