Mojokerto, Mutuaranews.com – Transformasi pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Di balik berbagai layanan digital yang terus berkembang, kualitas sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kepuasan masyarakat saat mengurus berbagai keperluan administrasi.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM bagi petugas Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi petugas, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, ramah, dan profesional.
BACA JUGA:Mayat Pria Tanpa Identitas Mengapung di Sungai Brantas Mojokerto, Polisi Selidiki Penyebab Kematian
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan petugas MPP merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah. Menurutnya, kesan masyarakat terhadap kualitas birokrasi sering kali terbentuk dari pengalaman mereka saat dilayani di loket pelayanan.
“MPP Gajah Mada adalah wajah Pemerintah Kota Mojokerto. Masyarakat menilai kualitas pelayanan pemerintah dari bagaimana mereka dilayani di sana,” ujarnya.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Foto : Kominfo Pemkot Mojokerto-
Ia menilai berbagai inovasi pelayanan berbasis digital yang telah dikembangkan pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung petugas yang memiliki kompetensi dan orientasi pelayanan yang baik.
Ning Ita juga mengingatkan bahwa di tengah perkembangan teknologi, masih banyak masyarakat yang memilih datang langsung ke pusat pelayanan. Karena itu, pendekatan humanis tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.
“Teknologi tidak bisa menggantikan senyum, salam, dan sapa. Pelayanan yang diberikan manusia tetap memiliki nilai yang tidak bisa digantikan oleh sistem,” katanya.
BACA JUGA:Fun Tennis Festival 2026 Ramaikan Kota Mojokerto, Turnamen Pemula Jadi Magnet Sport Tourism
BACA JUGA:Jangan Tunggu Sakit, Wali Kota Mojokerto Ajak Warga Ubah Gaya Hidup demi Cegah Diabetes dan Stroke
Selain melayani kebutuhan administrasi masyarakat, MPP juga berperan sebagai pintu masuk pelayanan perizinan bagi dunia usaha. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan dinilai turut berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah.
Wali kota meminta jajaran pelayanan perizinan memberikan pendampingan dan informasi yang jelas kepada calon investor agar proses perizinan berlangsung mudah, cepat, dan transparan.
